 Ia menganggap film tersebut menggambarkan sejarah secara akurat, dan bisa memberikan pelajaran banyak kepada masyarakat, terkait apa yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965. "Film itu sesuai dengan kenyataan, tidak apa-apa (ditonton), pelajaran bagi kita semua, yang nonton siapa saja yang mau," ujarnya kepada wartawan, usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2017). Walaupun film tersebut akurat menggambarkan sejarah kelam Indonesia dan bisa memberikan pelajaran banyak bagi masyarakat yang tidak sempat hidup di era tersebut, Menhan meminta hendaknya tidak ada pemaksaan bagi siapa pun untuk menonton film yang dirilis pada 1984 itu. Ryamizard Ryacudu yang juga merupakan purnawiranan TNI bintang empat itu mengimbau siapa pun yang menggelar acara nonton bersama film tersebut, hendaknya tidak memiliki niat selain pembelajaran. Menhan mengaku tidak setuju jika ada yang mempolitisasi film tersebut. "Asal jangan dipolitisir. Kalau itu untuk pembelajaran kewaspadaan, tidak apa apa, kalau ada maksud lain, tidak boleh," tegasnya. Terkait instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar jajarannya di TNI pada 30 September mendatang menggelar acara 'nonton bareng' film yang sempat menjadi tontonan resmi di era Orde Baru itu, Menhan juga mengaku tidak mempermasalahkannya. Film yang diproduksi Pusat Film Nasional (PFN) itu, sejak dirilis pada 1984 hingga era Orde Baru berakhir, merupakan film yang wajib ditayangkan di setiap stasiun televisi. Pada September 1998, film tersebut tidak lagi menjadi film wajib, karena sejumlah kontroversi, termasuk akurasi film tersebut. Sumber: tribunnews.com |
Minggu, 01 Oktober 2017
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu: Film Pengkhianatan G30S/PKI Sesuai Kenyataan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar